Calon Pengantin, Berikut Peraturan Baru Terkait Pelaksanaan Pernikahan di Masa New Normal (Updated)

oleh Belle Biarezky [[ 1593828000000 | amDateFormat:'ll | HH:mm' ]] di Ide Pernikahan 

Warna:

Ketika Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global, Indonesia merupakah salah satu negara yang banyak mengeluarkan berbagai peraturan baru terkait penanggulangan wabah penyakit tersebut. Setelah beberapa bulan Pembatasan Sosial Berskala Besar diterapkan, pemerintah daerah DKI Jakarta menyatakan bahwa ibukota kini memasuki masa PSBB transisi sebagai tahap awal menuju new normal. Tidak dapat dipungkiri jika nantinya kota-kota lain juga akan melakukan langkah yang sama. Lalu, bagaimanakah pengaruh masa transisi ini terhadap tata cara pelaksanaan pernikahan?

Bagi para calon pengantin yang masih was-was, terutama mereka yang akan mengadakan upacara janji suci dalam beberapa bulan ke depan, berikut kami rangkum peraturan-peraturan baru dalam masa PSBB transisi. Pastikan acara pernikahan Anda diadakan dengan berdasarkan hal-hal di bawah ini agar bisa berjalan dengan aman dan lancar.

Lingkup Nasional
Berdasarkan Surat Edaran dari Kementrian Agama tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid, berikut beberapa peraturan baru yang harus diperhatikan soal pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA):

1. Jadwal pernikahan mengikuti jadwal yang sudah disiapkan oleh KUA
2. Selain melalui simkah.kemenag.go.id, pendaftaran juga bisa dilakukan melalui e-mail, telepon, atau datang langsung ke KUA Kecamatan.
3. Pelaksanaan akad nikah di KUA maupun di rumah hanya boleh dihadiri maksimal 10 orang. Untuk pelaksanaan di masjid atau gedung pernikahan, jumlah yang hadir adalah 20% dari kapasitas ruangan dan maksimal 30 orang.

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan Lima Tahap Menuju Masyarakat Aman Covid-19 dan Produktif. Kelima tahap ini nantinya akan diadaptasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC19) terhadap tingkat penularan di daerah tersebut. Zonase tingkat persebaran tiap daerah bisa dilihat di tautan ini. Selain itu, jika Anda akan melakukan perjalanan, sebaiknya cermati beberapa persyaratan ini sesuai dengan Surat Edaran No. 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19, yang di antaranya berisi:

1. Menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
2. Bagi yang menggunakan transportasi umum darat, laut, dan udara, wajib menunjukkan KTP dan surat keterangan hasil tes PCR negatif berlaku tujuh hari atau uji Rapid Test dengan hasil non-reaktif berlaku tiga hari sebelum keberangkatan atau surat keterangan bebas gejala, seperti influenza, dari dokter.
3. Mengunduh dan mengatifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat seluler.

Terkait penyelenggaraan acara pernikahan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga telah mengumumkan beberapa protokol kesehatan baru yang wajib dipatuhi oleh pemilik tempat atau orang yang mengadakan acara. Berikut ikhtisar Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang berlaku untuk ruang pertemuan (ballroom) di fasilitas penyedia akomodasi (hotel/penginapan), restoran (yang berdiri sendiri maupun yang menyatu dengan badan usaha lainnya), penyedia jasa perawatan tubuh/rambut/wajah, serta penyedia jasa ekonomi kreatif (fotografer, videografer, dekorator, dan sebagainya).

1. Kapasitas harus memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antartamu dan antarkaryawan dengan menyesuaikan jumlah undangan, layout, membagi acara menjadi beberapa sesi, maupun membuat sistem antrian.
2. Memberikan informasi jaga jarak dan mengecek suhu tubuh, pemakaian masker, pembatasan jarak, mencuci tangan dengan sering atau memakai hand sanitizer.
3. Menyediakan panduan informasi soal protokol kesehatan yang berlaku pada saat acara.
4. Membuat konsep labirin untuk jalur antrian dan memperbesar gangway serta area panggung/pelaminan.
5. Membersihkan dan mendisinfeksi peralatan yang digunakan, seperti pengeras suara (microphone) dan kamera setiap selesai digunakan. Tidak membiarkan microphone dipakai secara bergantian sebelum dibersihkan.
6. Pengaturan jarak kursi minimal 1 meter dan tidak berhadapan.
7. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama.
8. Tidak menerapkan sistem prasmanan. Sebagai alternatif, aplikasikan dengan konsep pondokan di mana tamu dilayani langsung oleh staf yang mengenakan perlengkapan sesuai protokol kesehatan. Atau, opsi lain adalah memberlakukan makanan kemasan untuk dibawa pulang oleh masing-masing tamu.

Lingkup Daerah
Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan untuk memperpanjang masa PSBB transisi hingga 27 Agustus 2020. Beberapa penyesuain yang patut Anda perhatikan jika sedang merencanakan acara pernikahan adalah:

1. Kegiatan ibadah berkelompok kecil boleh diadakan maksimal peserta 50% dari kapasitas.
2. Kegiatan sosial dan budaya di tempat-tempat umum, seperti rumah makan (berdiri sendiri) dan taman boleh diadakan dengan maksimal pekerja dan pengunjung 50% dari kapasitas.
3. Pergerakan orang dengan moda transportasi bisa dilaksanakan dengan beberapa ketentuan, seperti kendaraan pribadi maksimal 2 orang per baris kursi atau 100% dari kapasitas jika berdomisili di alamat yang sama dan kendaraan rental dengan maksimal penumpang 50% dari kapasitas.

Jika fase pertama tidak diperpanjang, fase kedua akan menandai dibukanya sektor-sektor bisnis lain yang lebih luas, termasuk klinik kecantikan dan salon, gedung pertemuan, resepsi pernikahan, dan hiburan malam.

Selain itu, DKI Jakarta juga telah meniadakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sejak 14 Juli 2020. Sebagai gantinya, formulir Corona Likelihood Metric (CLM) akan segera diberlakukan, namun belum ada pengumuman resmi peluncurannya.

DKI Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang masih memberlakukan PSBB. Jawa Barat telah memasuki tahap Adaptas Kebiasaan Baru (AKB), sedangkan Tangerang memperpanjang PSBB hingga 26 Juli 2020, dan Bogor maupun Depok hingga 1 Agustus 2020. Spesifik untuk di Bogor, Peraturan Bupati yang baru dirilis menyatakan bahwa Bogor memasuki masa PSBB pra AKB. Kegiatan pernikahan pun masih dibatasi, dengan jumlah tamu hanya 30% dari kapasitas venue. Sistem operasional beberapa bisnis lain yang berhubungan dengan pengadaan acara pernikahan sama dengan yang berlaku di DKI Jakarta, seperti kapasitas acara di hotel hanya dibolehkan 50%, kegiatan di rumah ibadah harus menerapkan jarak minimal 1,5 meter antarumat, dan diizinkannya salon kecantikan beroperasional dengan menerapkan protokol kesehatan.


KREDIT KE VENDOR:


Temukan inspirasi pernikahan, pilihan vendor baru dan terbaik, serta beragam artikel menarik seputar tren dan hubungan pernikahan. Download aplikasi Bridestory sekarang di App Store dan Google Play Store

Kirim Komentar Anda

BACA [[ blogCommentsCtrl.commentsCount ]] Komentar

[[ comment.createdAt | amDateFormat : 'll | HH:mm' ]]

[[ comment.account.data.accountable.data.displayName ]] [[ comment.account.data.accountable.data.displayName ]]

[[ comment.content | extractEmoji ]]

Tampilkan